Gubernur Jakarta Resmikan RPTRA Baung Kebagusan
28 Februari 2017
Prestasi Mentereng Duta Literasi Jakarta Selatan
23 Maret 2017

Buku Anak Berkonten Dewasa, Kok Bisa?

Beberapa waktu lalu beredar konten sebuah buku anak yang bertema Masturbasi. Kata yang seharusnya jauh dari dunia anak karena memang belum waktunya mereka memahami kata tersebut. Tentu saja berita ini menjadi gempar dan ramai diperbincangkan masyarakat.

Kaget, marah, emosi, tercengang!!! Sedikit dari gambaran reaksi orang tua kala membaca berita ini. Orang tua menuntut buku tersebut ditarik dari peredaran dan pengarang serta penerbit harus bertanggung jawab atas konten buku tersebut. Tak tanggung-tanggung KPAI dan Menteri Puan Maharani beraksi atas isi buku tersebut. Dalam pernyataannya, Puan Maharani meminta pengusutan atas penerbitan buku tersebut.

Fenomena konten buku yang tidak sesuai dan tidak layak bagi usia anak bukan kali pertama terjadi di Indonesia, sebelumnya ada banyak kasus konten buku dan materi soal sekolah yang tidak layak bagi anak-anak pernah melanda dunia anak dan pendidikan Indonesia. Sebelum mencuatnya Buku berjudul “Aku Berani Tidur Sendiri” karangan Fita Chakra, beberapa tahun silam buku dengan tema zina dan pergaulan bebas juga terbit dengan judul “Saatnya Aku Belajar Pacaran” karya Toge Aprilianto menjadi buah bibir pada awal tahun 2015. Dua kasus konten buku yang tidak layak bagi anak tentu saja menuai keprihatinan masyarakat khususnya orang tua. Betapa mirisnya dunia perbukuan dan pendidikan di Indonesia jika melihat dari terbitan buku yang beredar di masyarakat.

Secara tertulis, penulis dan penerbit buku “Aku Berani Tidur Sendiri dan Saatnya Aku Belajar Pacaran” telah meminta maaf secara terbuka dan mengakui kekhilafan dalam penulisan dan penerbitan buku tersebut. Tapi apakah maaf sudah cukup untuk mengobati trauma psikis masyarakat yang merasa kecolongan dengan terbitnya buku tersebut. Tuntutan masyarakat agar tidak terulangnya kasus serupa dikemudian hari, agaknya tidak berlebihan.

Sebuah tanda tanya besar menghantui benak jutaan orang tua dan masyarakat awam, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Apakah tidak ada sensor sebelumnya? Apakah tidak ada lembaga sensor atau penyaring untuk memastikan isi buku sebelum beredar di masyarakat????.

Berkaca dari kasus buku “Saya Berani Tidur Sendiri” yang ramai diperbincangkan di masyarakat, perlukan sebuah lembaga khusus yang memberikan ijin dalam penerbitan buku khususnya dari segi konten agar kasus serupa tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Wacana pentingnya pembentukan sebuah lembaga sensor buku telah digulirkan oleh KPAI melalui sekjennya Erlinda. Hal ini diungkapkan Erlinda pada Harian Terbit yang dipublikasikan pada 9 Februari 2015. Dalam pernyataannya Erlinda menyebutkan “ sensor atau pengawasan isi konten buku bisa menjaga anak dan generasi muda dari bacaan yang tidak layak. Upaya perlindungan anak, tak hanya dari bentuk kekerasan fisik dan psikis, namun juga bagaimana sebuah bacaan dan tontonan tidak membahayakan, bahkan mengancam karakter anak”. Lebih lanjut Erlinda mengatakan “ Ide pembentukan badan sensor ini sangat baik kami kira. Kami (KPAI) mendukung pembentukan badan sensor buku sebagai bentuk perlindungan anak”.

Senada dengan Erlinda, Andreas Tambah (Komisi Nasional Pendidikan Nasional) mengatakan “bebasnya buku uang beredar tanpa kontrol akan memicu rusaknya karakter bangsa. Terlebih, banyak buku yang hanya mengedepankan aspek komersial dan bombastis, tanpa menjadi nilai-nilai yang dianut oleh agama dan budaya Indonesia. Seharusnya ada sensor dan kelayakan buku yang akan dibaca, apalagi oleh anak-anak khusunya remaja yang dalam masa mencari jati diri”.
Seakan mengamini, anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati, mendukung rencana tersebut. Dalam pernyataannya yang ditulis oleh Harian Terbit, menyebutkan bahwa pihaknya sedang menggodok Undang-Undang (UU) tentang Perbukuan, lembaga sensor buku akan diusulkan masuk ke dalam regulasi tersebut.”
Ia menjelaskan, UU ini akan meliputi sejumlah aspek, diataranya yakni pengawasan pada kualitas buku yang akan dibaca oleh masyarakat dan filter buku yang akan dibaca sesuai kalangan usia. Dengan begitu, anak-anak akan terlindungi dari konten yang seharusnya hanya boleh dibaca oleh orang dewasa.”

Selang dua tahun sejak wacana pembentukan Undang-Udang Perbukuan, sampai saat ini belum terbit Undang-Undang yang dimaksud. Tak dapat dihindari kasus terbitnya buku dengan konten yang kurang sesuai bagi anak pun terulang kembali.

Ide pembentukan lembaga sensor buku tidak sepenuhnya didukung oleh semua pihak. Salah satu lembaga yang bereaksi dengan ide ini adalah IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia). Husni Syawi, Sekjen IKAPI Pusat menyatakan proses penerbitan buku akan menjadi berbelit belit jika lembaga sensor buku ada di Indonesia. Dia mengistilahkan dengan birokratisasi dalam menerbitkan buku. ”Ujung-ujungnya proses menerbitkan buku akan menjadi lebih lama,” kata dia (dipublikasikan di Harian Republika Kamis (5/2/2015).

Jika berbicara dalam konteks penerbit, sensor kerap menjadi momok menakutkan pada para penulis yang merasa kebebasan berekpresinya dibatasi oleh negara. Kata sensor identik pelarangan penerbitan suatu judul buku yang dilakukan pemerintah. Sehingga penggunaan kata sensor kerap kali ditolak oleh media dan penerbit. Jika berkaca pada kasus buku anak berkonten pornografi/asusila, dibutuhkan seleksi ketat bagi terbitnya sebuah buku. Proses ini dapat dilakukan pada saat proses penulisan buku, penerbitan dan bantuan instansi yang berhubungan dengan ijin penerbitan buku. Lalu siapa badan/lembaga yang harus bertanggung jawab untuk mengeluarkan ijin penerbitan buku agar kontennya sesuai bagi tingkatan usia di masyarakat. Perlukah dibentuk lembaga khusus yang mengurus dunia penerbitan Indonesia atau memanfaatkan lembaga yang telah ada untuk melakukan seleksi konten buku? Pertanyaan ini agaknya masih menunggu waktu untuk dijawab. Sebagai masyarakat awam, wujud nyata seleksi/sensor dunia perbukuan di Indonesia dapat tercermin dari tidak terulangnya kasus buku anak berkonten dewasa di masa yang akan datang. Karena membentuk bangsa yang cerdas, maju dan beretika dimulai dengan mendidik anak Indonesia melalui bahan bacaan yang cerdas, bermanfaat dan bertanggung jawab. Semogaaa……!!! [NT]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

X